Propinsi Kalimantan Timur (Kalimantan timur) bekerja sama-sama dengan PT Pos Indonesia pada 2017 lalu membuat pembaharuan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bernama Samsat Delivery Pos (Sadelpos) . Hasilnya, terobosan itu waktu ini sukses menaikkan keikutsertaan orang dalam membayar PKB.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi ceritakan, Tubuh Penghasilan Wilayah (Bapenda) Propinsi Kalimantan Timur pernah mencatat data tunggakan atau piutang PKB dari 2009 sampai 2017 capai Rp 306, 36 miliar.
Dari persoalan itu, dia menyambung, tampak ide untuk menggandeng PT Pos Indonesia dalam bikin Sadelpos untuk mendatangkan keringanan untuk harus pajak. Mengenai bentuk kemudahannya yaitu cukup membayar cost layanan Rp 24 ribu, semuanya berkas sampai pencetakan STNK dapat dijemput serta diantar langsung ke rumah.
Kecuali irit waktu, cost yg dikeluarkan harus pajak lebih dikit dibanding dengan mesti keluarkan cost transport serta keperluan lain, " kata Hadi dalam satu info terdaftar, Kamis (29/8/2019) .
Ia menyampaikan, pembaharuan ini punyai keharmonisan dalam usaha mendatangkan tata atur pemerintahan yg baik. Sampai kini, sambungnya, kerapkali orang memandang layanan publik tidak efisien serta efektif berkat memerlukan runtunan birokrasi yg panjang untuk dapatkan satu dokumen sah.
" Karena itu, hadirnya Sadelpos memberi jawaban atas hasrat orang dapatkan layanan publik yg simpel, efektif, cepat, transparan, akuntabel, serta aman, " papar ia.
" Oleh karena ada pembaharuan ini, harus pajak cuman perlu siapkan berkas, mengontak petugas Sadelpos, menyerahkan beberapa uang untuk membayar pajak serta cost layanan sebesar Rp 24 ribu, lalu mengerjakan aktivitas seperti biasa, " imbuhnya.
Hadi memperjelas, semenjak dikeluarkan pada 2017 di Kalimantan Timur, tersebut berlangsung lonjakan lalu lintas paling tinggi pada Desember 2018, yaitu 2. 422 unit kendaraan yg dibayarkan melalui pelayanan Sadelpos. Banyaknya masih memperlihatkan angka positif sampai Maret 2019, yaitu sekitar 1. 675 unit kendaraan.
Pembaharuan layanan publik ini dinilai dapat di buktikan menggerakkan keikutsertaan orang dalam membayar pajak.
" Hal semacam itu kelihatan dari data piutang pada 2018 yg mengalami penurunan. Banyaknya saat ini tersebut sebesar Rp 278, 04 miliar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendak memutuskan sejumlah Kabupaten Penajam Paser Utara serta sejumlah di sejumlah Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur jadi area ibu kota baru alternatif Jakarta.
Ketentuan Jokowi ini langsung mengundang banyak tanggapan dari bermacam kelompok, satu diantaranya beberapa pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menjelaskan ada sekian banyak perihal yang penting diawasi pemerintah kalau perpindahan ibu kota mulai dilakukan.
Pertama, dengan ekonomi, Ronny berbpendapat, Indonesia tengah hadapi intimidasi stagnasi ekonomi domestik serta intimidasi perlambatan ekonomi dunia.
" Saya percaya, peraturan memindahkankan ibukota tidak bisa banyak menunjang melakukan perbaikan perkembangan ekonomi kita, baik dengan jumlah ataupun dengan kualitas, " papar Ronny pada Liputan6. com, Selasa (27/8/2019) .
Ke dua, Ronny meneruskan, penambahan berbelanja project infrastruktur di area ibu kota akan menaikkan kuatitas berbelanja modal yg di import. Sampai kini, proyek-proyek harga bahan bangunan infrastruktur dianggap sudah menunjukkan itu. Dengan begitu, perpindahan ibu kota bakal turut meluaskan defisit transaksi berjalan kita.
Ke-tiga, menurut Ronny, penambahan project infrastruktur ibu kota baru dengan sebagian besar biaya non budgeter bakal meluaskan kesempatan pembiayaan dari faksi ke-tiga, berbentuk utang, yg bakal memberatkan biaya nasional di saat depan.
" Beban biaya di saat depan bakal kurangi daya gedor fiskal nasional untuk mengerjakan peraturan countercylical di saat depan, untuk menggenjot pergerakan ekonomi nasional. Mempunyai arti, kekuatan pemerintah dalam menolak intimidasi perlambatan ekonomi di saat depan bakal tambah berkurang, " papar pria yg sebagai Team Pakar Ekonomi Komite Ekonomi serta Industri Nasional (KEIN) .
Ke-4, imbasnya, pembangunan ibu kota baru berbasiskan pembiayaan faksi ke-tiga, dengan politik serta mental, bakal memberatkan kemandirian pusat pemerintahan nasional alias jadi besar efek kreditor atau faksi ke-tiga di ibukota baru. Beberapa kebijakan waktu yang akan datang, dianggap bakal berbasiskan pada keperluan pengamanan pembiayaan pembayaran utang negara, dibanding dengan keperluan rakyat banyak.
Sesaat untuk kesiagaan ke lima, dengan lingkungan. Dengan lingkungan, diperkirankan bakal berlangsung proses deforestasi besar di Kalimantan kedepannya, yg bakal kurangi area hijau nasional.
Kasus 7 ayat (2) PP No. 13/2017 terkait RTRW Nasional katakan siasat untuk perawatan serta perwujudan kelestarian peranan lingkungan hidup untuk Pulau Kalimantan dengan luas paling dikit 40 prosen dari luas pulau itu mesti sesuai sama keadaan, sifat, serta peranan ekosistemnya.
Serta ke enam, argumen pemerataan tidak argumen yg pas untuk perpindahan ibukota. Baginya, pemerataan yakni bab berpihaknya peraturan, bukan bab perpindahan ibukota.
" Dimana lantas letak ibu kota, pemerataan dapat dilaksanakan dengan bermacam peraturan yg pro pada pemerataan. Sebaliknya, sekalinya ibu kota dipindakan dimanapun, kalau kebijakan-kebijakannya tidak pro pemerataan, karena itu hasilnya akan nihil, " tegas Ronny.
" Jadi saya anggap, bisa jadi perpindahan ibukota yakni keperluan, namun bukan keperluan memojokkan waktu ini. Jangan pernah kebijkan perpindahan ibukota malahan jadi pengalih perhatian publik atas bermacam beban serta ancama ekonomi yg tengah kita mengmelawan.
Source : bloghargamaterial.com
