Kementerian Kekuatan serta Sumber Daya Mineral (ESDM) makin masif menjalankan program pendistribusian serta pemasangan paket konverter kit (konkit) Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg buat golongan nelayan serta petani di semuanya lokasi Indonesia.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengemukakan, usaha ini digencarkan berkat dia memperoleh laporan dari banyak nelayan yg memperlihatkan kalau ikan hasil tangkapannya lebih fresh serta tak memiliki bau Solar apabila memanfaatkan konkit LPG.
Bila mesin kapal kecil itu, bila gunakan minyak solar, hasil tangkapan ikannya kadangkala berbau solar, jadi harga nya jualnya tak dapat baik.
Kita rubah gunakan gas, hingga tak berbau. Serta ongkos memanfaatkan LPG ini sekali melaut dapat irit lebih kurang Rp 50 ribu. Ini dapat menambah daya beli nelayan ikut, " papar Jonan, Jumat (8/2/2019) .
Kepala Biro Komunikasi, Pelayanan Kabar Publik serta Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, pemerintah terus akan menyangga banyak nelayan dengan paket komplet seperti beberapa tahun awal kalinya.
" Privat tahun ini, kami akan juga sediakan 1. 000 unit konkit LPG 3 Kg buat banyak petani kecil di lima kabupaten.
Pemerintah mau banyak petani di lokasi itu dapat bikin hasil panen mereka lebih produktif oleh karena ada pemberian konkit, " jelas ia.
Ke-5 kabupaten itu, lanjut Agung, yg bakalan didahulukan dapatkan paket pemberian konkit LPG 3 Kg salah satunya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupatem Sragen, Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Malang.
Disamping itu, buat nelayan kecil pemerintah udah mendistribusikan sejumlah 13. 305 unit konkit pada 2019 ini yg bakal didistribusikan menyebar ke 36 lokasi di semuanya Indonesia.
Simak Yuk : harga daun pintu
harga kusen jendela
Agung menyambung, pemerintah mengharapkan paket pemberian konkit ini bisa memperingan beban operasional sesehari. Hingga bisa menggenjot produktivitas ekonomi warga yg punya pendapatan rendah.
" Kami udah mendistribusikan dana konkit ini sebesar Rp 11, 2 miliar buat nelayan kecil serta Rp 8, 1 miliar biar gunanya dirasa langsung oleh warga, " papar Agung.
Dikehendaki konverter kit ini dapat mengirit pengeluaran bahan bakar nelayan. " Program (konkit) diperuntukan biar ongkos operasional nelayan lebih rendah hingga penerimaan nelayan dapat tambah baik.
Ini dapat mengirit ongkos operasional pemanfaatan LPG s/d lebih kurang 30 prosen dengan analisis tidak ada subsidi bahkan juga 50 prosen apabila ada subsidi.
Kamis, 07 Februari 2019
Juru Bicara PBN Akan Turunkan Harga TOL Jika Naik Presiden
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilainya, pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo tak berikan resiko positif untuk ekonomi rakyat.
Masalah ini lantas memperoleh respon dari Menteri Rencana serta Pembangunan Nasional (PPN) serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Bambang mengemukakan, pembangunan infrastruktur malahan berubah menjadi sumber perkembangan ekonomi.
Dikarenakan, kehadiran jalan tol berubah menjadi layanan memercepat pengangkutan barang logistik ke beberapa daerah semuanya Indonesia.
" Saya menyaksikan jalan tol jadi sumber perkembangan ekonomi lantaran oleh karena ada jalan tol kelancaran transportasi semakin lebih baik ongkos logistik dapat turun. Nah, tentulah kita tak dapat terkait terhadap jalan arteri, " kata ia di Kantor Bappenas, Jakarta.
Bambang mengemukakan, sebelum jalan tol ada, ongkos logistik cukuplah mahal. Pertimbangannya, melalui jalan arteri ikut bikin ongkos yg dikeluarkan oleh pengendara tambah besar dan jarak tempuh yg cukuplah lama.
" Lantaran bila kita memanfaatkan arah arteri kelak biayanya tinggi sekali, " ujar ia.
Seterusnya, Bambang memberi tambahan, tiada jalan tol ongkos perawatan jalan arteri butuh ongkos yg tambah besar. Jadi tak dapat disanggah, dengan kehadiran Indonesia yg terdiri dalam pulau-pulau mesti sediakan jalan tol buat memperlancarkan arus pengangkutan barang.
" Problemnya itu bakal menyebabkan beban ongkos ke pemerintah lantaran tiap-tiap tahun jalan itu bakal rusak dilalui truk-truk besar hingga selanjutnya mesti ada.
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilainya, pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak berikan resiko positif untuk ekonomi rakyat.
Ada sejumlah argumen yg disingkap Suhendra. Satu diantaranya tarif tol trans Jawa yg terlalu mahal. Suhendra mengemukakan, mahalnya tarif tol udah dirasa banyak pebisnis logistik. Hingga, angkutan truk pembawa logistik saat ini udah berganti kembali memanfaatkan jalan nasional.
" Tarif tol trans Jawa dapat capai 1, 5 hingga 2 juta rupiah. Ini semestinya bikin banyak pebisnis logistik menjerit. Mereka udah melakukan tidak setuju terhadap pemerintah. Pemerintah lewat kementerian yg berotoritas mengusahakan melakukan revisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengaku tarif tol trans Jawa kemahalan, " kata Suhendra dalam info terdaftar, Kamis 7 Februari 2019.
Suhendra mengemukakan, tarif tol di Indonesia adalah tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Privat Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia kira-kira Rp 1. 300 sampai Rp 1. 500/km.
Sesaat di sekian banyak negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam kira-kira Rp 440/km, Vietnam dalam kira-kira Rp 1. 200/km, serta Filipina Rp 1. 050/km.
" Dengan menunjuk kenyataan serta angka diatas, bukan soal yg aneh apabila banyak pemakai jalan tol di Indonesia tidak setuju atas tarif tol yg mahal, " kata ia.
Lihat juga : harga besi wiremesh
harga kitchen minimalis
Gak cuma bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa udah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian serta perkebunan. Baik itu area punya individual atau punya korporasi, bahkan juga juga ada area produktif punya BUMN.
" Apabila yg terserang merupakan area produktif pertanian atau sawah, semestinya bakal beresiko pada produksi padi di daerah ditempat, " kata Suhendra.
Sesudah itu, resiko negatif pembangunan tol trans Jawa mulai juga dirasa UMKM di lokasi pantura Jawa. Menurut dia, beberapa UMKM di kota-kota selama arah pantura perlahan mati suri. Ongkos perbaikan yg mungkin kita tidak sempat sadar kalau itu ada jumlah besar dalam budget buat pembangunan jalan di Indonesia yg dihabiskan buat maintenance, " kata ia.
Masalah ini lantas memperoleh respon dari Menteri Rencana serta Pembangunan Nasional (PPN) serta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Bambang mengemukakan, pembangunan infrastruktur malahan berubah menjadi sumber perkembangan ekonomi.
Dikarenakan, kehadiran jalan tol berubah menjadi layanan memercepat pengangkutan barang logistik ke beberapa daerah semuanya Indonesia.
" Saya menyaksikan jalan tol jadi sumber perkembangan ekonomi lantaran oleh karena ada jalan tol kelancaran transportasi semakin lebih baik ongkos logistik dapat turun. Nah, tentulah kita tak dapat terkait terhadap jalan arteri, " kata ia di Kantor Bappenas, Jakarta.
Bambang mengemukakan, sebelum jalan tol ada, ongkos logistik cukuplah mahal. Pertimbangannya, melalui jalan arteri ikut bikin ongkos yg dikeluarkan oleh pengendara tambah besar dan jarak tempuh yg cukuplah lama.
" Lantaran bila kita memanfaatkan arah arteri kelak biayanya tinggi sekali, " ujar ia.
Seterusnya, Bambang memberi tambahan, tiada jalan tol ongkos perawatan jalan arteri butuh ongkos yg tambah besar. Jadi tak dapat disanggah, dengan kehadiran Indonesia yg terdiri dalam pulau-pulau mesti sediakan jalan tol buat memperlancarkan arus pengangkutan barang.
" Problemnya itu bakal menyebabkan beban ongkos ke pemerintah lantaran tiap-tiap tahun jalan itu bakal rusak dilalui truk-truk besar hingga selanjutnya mesti ada.
Juru Bicara Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilainya, pembangunan infrastruktur jalan tol trans Jawa oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tak berikan resiko positif untuk ekonomi rakyat.
Ada sejumlah argumen yg disingkap Suhendra. Satu diantaranya tarif tol trans Jawa yg terlalu mahal. Suhendra mengemukakan, mahalnya tarif tol udah dirasa banyak pebisnis logistik. Hingga, angkutan truk pembawa logistik saat ini udah berganti kembali memanfaatkan jalan nasional.
" Tarif tol trans Jawa dapat capai 1, 5 hingga 2 juta rupiah. Ini semestinya bikin banyak pebisnis logistik menjerit. Mereka udah melakukan tidak setuju terhadap pemerintah. Pemerintah lewat kementerian yg berotoritas mengusahakan melakukan revisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengaku tarif tol trans Jawa kemahalan, " kata Suhendra dalam info terdaftar, Kamis 7 Februari 2019.
Suhendra mengemukakan, tarif tol di Indonesia adalah tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Privat Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia kira-kira Rp 1. 300 sampai Rp 1. 500/km.
Sesaat di sekian banyak negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam kira-kira Rp 440/km, Vietnam dalam kira-kira Rp 1. 200/km, serta Filipina Rp 1. 050/km.
" Dengan menunjuk kenyataan serta angka diatas, bukan soal yg aneh apabila banyak pemakai jalan tol di Indonesia tidak setuju atas tarif tol yg mahal, " kata ia.
Lihat juga : harga besi wiremesh
harga kitchen minimalis
Gak cuma bertarif mahal, pembangunan tol trans Jawa udah mengakuisisi lahan-lahan produktif pertanian serta perkebunan. Baik itu area punya individual atau punya korporasi, bahkan juga juga ada area produktif punya BUMN.
" Apabila yg terserang merupakan area produktif pertanian atau sawah, semestinya bakal beresiko pada produksi padi di daerah ditempat, " kata Suhendra.
Sesudah itu, resiko negatif pembangunan tol trans Jawa mulai juga dirasa UMKM di lokasi pantura Jawa. Menurut dia, beberapa UMKM di kota-kota selama arah pantura perlahan mati suri. Ongkos perbaikan yg mungkin kita tidak sempat sadar kalau itu ada jumlah besar dalam budget buat pembangunan jalan di Indonesia yg dihabiskan buat maintenance, " kata ia.
Pesantren Kedepannya Akan Membuka Pelatihan Kerja Santri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan udah meningkatkan berbagai hal yg berhubungan dengan ekonomi keumatan seperti Bank Wakaf Mikro (BWM) .
“Kita dirikan di pondok-pondok yg punyai lingkungan populasi usaha yg baik, hingga berkembanglah ekonomi umat. Lantaran saya ikut cek langsung ke banyak pondok yg berjalan ini, alhamdulillah sangatlah baik, ” kata Jokowi seperti dilansir dari halaman Setkab.
Jokowi ikut memberikan buat peningkatan ekonomi umat lewat BWM berkembang dengan baik lantaran udah ada yg berganti dari berjualan keliling berubah menjadi punyai warung umpamanya.
“Yang dulunya umpamanya di lingkungan itu ada bakso di gerobak, sehabis dapatkan utang dari Bank Wakaf Mikro dapat punyai warung, jualan di warung. Yg dulunya jualan gorengan, sehabis dapatkan pemberian dari Bank Wakaf Mikro dapat berjualan gorengan serta nasi uduk. Ya memang ini ekonomi super mikro yg kita menuju memang kesana, ” imbuhnya.
Tahun ini, lanjut Presiden, pemerintah akan juga membuat 1. 000 Balai Latihan Kerja (BLK) privat di ponpes yg dipunyai.
“Memang baru 1. 000, namun 1. 000 itu ikut jumlah banyak, ikut gede. Lantaran kita bakal bangun bangunannya plus dalamnya. Suatu pondok mau keterampilan yg mau di-upgrade garment.
Ya bermakna kita kasih disana perabotan yg berhubungan dengan garment atau pelatihan-pelatihan yg berhubungan dengan garment, ” pungkasnya.
Kala bersilaturahmi dengan banyak Kiai datau Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jokowi ikut cerita kalau dirinya sendiri Ketua Nasional Keuangan Syariah (KNKS) .
“Kalau sekian banyak negara beda ketuanya menteri, di sini saya amabil alih. Mengapa saya sendiri, saya menyaksikan Indonesia jadi suatu negara dengan masyarakat muslim paling banyak pada dunia. Ekonomi syariah kita baru berkembang 5 prosen, Malaysia 23 prosen, Saudi 51 prosen, Uni Emirat Arab 19 prosen, ” pungkasnya.
Perihal capaian yg baru 5 prosen, menurut Presiden mesti dibenahi lantaran Indonesia merupakan pasar yg besar untuk ekonomi serta keuangan syariah. Dia memberi tambahan kalau bahkan juga Indonesia kalah dengan Korea, kalah dengan Inggris, serta kalah dari Perancis.
“Ini ada suatu hal yg mesti kita benahi, kita perbaiki. Masyarakat kita 260 juta. 87 prosen kita muslim, mempunyai arti lagi Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim paling besar pada dunia namun keuangan syariahnya baru 5 prosen, ini ada suatu hal.
Chekidot : harga pagar besi
harga pagar minimalis
Hingga saya ikut mau mengerti ini ada rintangannya dimana, hambatannya dimana, saya mau mengerti, udah saya ketuai sendiri, ” katanya.
Apabila kedepannya udah berjalan, menurut Presiden, dirinya sendiri bakal menyerahkan bab itu ke menteri yg berkenaan dengan adanya ini. Dia ikut mengatakan kalau masalah ini tidak ringan atau ringan lantaran berbagai hal yg musti diluruskan.
“Yang paling akhir, saya titip benar yg namanya semburan fitnah, hoax ini mesti diluruskan biar perpecahan, gesekan, atau ketujuan ke suatu gesekan dapat kita hindarkan, ” pungkas Presiden.
Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
“Kita dirikan di pondok-pondok yg punyai lingkungan populasi usaha yg baik, hingga berkembanglah ekonomi umat. Lantaran saya ikut cek langsung ke banyak pondok yg berjalan ini, alhamdulillah sangatlah baik, ” kata Jokowi seperti dilansir dari halaman Setkab.
Jokowi ikut memberikan buat peningkatan ekonomi umat lewat BWM berkembang dengan baik lantaran udah ada yg berganti dari berjualan keliling berubah menjadi punyai warung umpamanya.
“Yang dulunya umpamanya di lingkungan itu ada bakso di gerobak, sehabis dapatkan utang dari Bank Wakaf Mikro dapat punyai warung, jualan di warung. Yg dulunya jualan gorengan, sehabis dapatkan pemberian dari Bank Wakaf Mikro dapat berjualan gorengan serta nasi uduk. Ya memang ini ekonomi super mikro yg kita menuju memang kesana, ” imbuhnya.
Tahun ini, lanjut Presiden, pemerintah akan juga membuat 1. 000 Balai Latihan Kerja (BLK) privat di ponpes yg dipunyai.
“Memang baru 1. 000, namun 1. 000 itu ikut jumlah banyak, ikut gede. Lantaran kita bakal bangun bangunannya plus dalamnya. Suatu pondok mau keterampilan yg mau di-upgrade garment.
Ya bermakna kita kasih disana perabotan yg berhubungan dengan garment atau pelatihan-pelatihan yg berhubungan dengan garment, ” pungkasnya.
Kala bersilaturahmi dengan banyak Kiai datau Habib se-Jadetabek, di Istana Negara, Jokowi ikut cerita kalau dirinya sendiri Ketua Nasional Keuangan Syariah (KNKS) .
“Kalau sekian banyak negara beda ketuanya menteri, di sini saya amabil alih. Mengapa saya sendiri, saya menyaksikan Indonesia jadi suatu negara dengan masyarakat muslim paling banyak pada dunia. Ekonomi syariah kita baru berkembang 5 prosen, Malaysia 23 prosen, Saudi 51 prosen, Uni Emirat Arab 19 prosen, ” pungkasnya.
Perihal capaian yg baru 5 prosen, menurut Presiden mesti dibenahi lantaran Indonesia merupakan pasar yg besar untuk ekonomi serta keuangan syariah. Dia memberi tambahan kalau bahkan juga Indonesia kalah dengan Korea, kalah dengan Inggris, serta kalah dari Perancis.
“Ini ada suatu hal yg mesti kita benahi, kita perbaiki. Masyarakat kita 260 juta. 87 prosen kita muslim, mempunyai arti lagi Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim paling besar pada dunia namun keuangan syariahnya baru 5 prosen, ini ada suatu hal.
Chekidot : harga pagar besi
harga pagar minimalis
Hingga saya ikut mau mengerti ini ada rintangannya dimana, hambatannya dimana, saya mau mengerti, udah saya ketuai sendiri, ” katanya.
Apabila kedepannya udah berjalan, menurut Presiden, dirinya sendiri bakal menyerahkan bab itu ke menteri yg berkenaan dengan adanya ini. Dia ikut mengatakan kalau masalah ini tidak ringan atau ringan lantaran berbagai hal yg musti diluruskan.
“Yang paling akhir, saya titip benar yg namanya semburan fitnah, hoax ini mesti diluruskan biar perpecahan, gesekan, atau ketujuan ke suatu gesekan dapat kita hindarkan, ” pungkas Presiden.
Dalam acara itu, Presiden didampingi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Segera Daftarkan Diri Anda Dalam Pembukaan PPPK 2019
Buat penuhi kepentingan pada Pegawai Sipil Negara (ASN) yg mendorong, -emerintah buka Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Persetujuan Kerja (PPPK) babak I.
Kepala Biro Humas Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengemukakan, pendaftaran PPPK bakal dilaksanakan dengan cara terintegrasi lewat portal nasional Metode Seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (SSCASN) lewat https : //sscasn. bkn. go. id yang bisa dibuka dengan cara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 waktu 16 : 00 WIB.
“Selanjutnya buat proses seleksi bakal memanfaatkan metode seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasiskan Pc Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, ” kata Ridwan dilansir dari halaman Setkab, Jumat (8/2/2019) .
Rekrutmen P3K pada babak I, menurut Ridwan, mencakup THL (Tenaga Harian Terlepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, dan eks Tenaga Honorer Category II (eks THK-II) buat jabatan Guru (termasuk juga Guru Kemenag) .
Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yg ada di dalam database BKN tahun 2013 serta penuhi syarat-syarat Ketetapan Perundang-Undangan, satu diantaranya umur pelamar PPPK maksimum 1 tahun sebelum batas umur pensiun pada jabatan yg bakal dilamar.
Ditekankan Ridwan, kalau saat interaksi kerja P3K sangat singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasar pada perolehan kemampuan serta kepentingan lembaga sesuai sama Ketetapan Pemerintah (PP) Nomer 49 Tahun 2018.
“Adapun soal pengumpulan penghasilan buat P3K pada Lembaga Pusat dipikul pada APBN, serta buat P3K di Lembaga Daerah dipikul pada APBD, dan bisa terima tunjangan sesuai keputusan ketetapan perundang-undangan, ” jelas Ridwan,
Disamping itu, peraturan tekhnis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, bakal dilanjutkan lewat Ketetapan Menteri Pendayagunaan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi serta Ketetapan BKN.
Menurut Ridwan, ada beberapa syarat pada rekrutmen PPPK babak I ialah :
Baca Juga : harga kanopi
harga polycarbonate
Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah miliki penyisihan pendidikan sekurang-kurangnya S-1 serta tetap aktif mengajar hingga sekarang (bisa dicek di http : //informasi. gtk. kemdikbud. go. id ) ;
Tenaga Kesehatan miliki penyisihan pendidikan sekurang-kurangnya D-III sektor Kesehatan serta miliki STR (Surat Isyarat Pendaftaran) yg tetap laku (bukan STR internship) , terkecuali buat Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, serta Pranata Laboratorium
Kesehatan miliki penyisihan pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi ; serta Penyuluh Pertanian miliki penyisihan pendidikan sekurang-kurangnya SMK sektor Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di sektor pertanian.
Kepala Biro Humas Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengemukakan, pendaftaran PPPK bakal dilaksanakan dengan cara terintegrasi lewat portal nasional Metode Seleksi Calon Pegawai Sipil Negara (SSCASN) lewat https : //sscasn. bkn. go. id yang bisa dibuka dengan cara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 waktu 16 : 00 WIB.
“Selanjutnya buat proses seleksi bakal memanfaatkan metode seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasiskan Pc Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, ” kata Ridwan dilansir dari halaman Setkab, Jumat (8/2/2019) .
Rekrutmen P3K pada babak I, menurut Ridwan, mencakup THL (Tenaga Harian Terlepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, dan eks Tenaga Honorer Category II (eks THK-II) buat jabatan Guru (termasuk juga Guru Kemenag) .
Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yg ada di dalam database BKN tahun 2013 serta penuhi syarat-syarat Ketetapan Perundang-Undangan, satu diantaranya umur pelamar PPPK maksimum 1 tahun sebelum batas umur pensiun pada jabatan yg bakal dilamar.
Ditekankan Ridwan, kalau saat interaksi kerja P3K sangat singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasar pada perolehan kemampuan serta kepentingan lembaga sesuai sama Ketetapan Pemerintah (PP) Nomer 49 Tahun 2018.
“Adapun soal pengumpulan penghasilan buat P3K pada Lembaga Pusat dipikul pada APBN, serta buat P3K di Lembaga Daerah dipikul pada APBD, dan bisa terima tunjangan sesuai keputusan ketetapan perundang-undangan, ” jelas Ridwan,
Disamping itu, peraturan tekhnis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, bakal dilanjutkan lewat Ketetapan Menteri Pendayagunaan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi serta Ketetapan BKN.
Menurut Ridwan, ada beberapa syarat pada rekrutmen PPPK babak I ialah :
Baca Juga : harga kanopi
harga polycarbonate
Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah miliki penyisihan pendidikan sekurang-kurangnya S-1 serta tetap aktif mengajar hingga sekarang (bisa dicek di http : //informasi. gtk. kemdikbud. go. id ) ;
Tenaga Kesehatan miliki penyisihan pendidikan sekurang-kurangnya D-III sektor Kesehatan serta miliki STR (Surat Isyarat Pendaftaran) yg tetap laku (bukan STR internship) , terkecuali buat Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, serta Pranata Laboratorium
Kesehatan miliki penyisihan pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi ; serta Penyuluh Pertanian miliki penyisihan pendidikan sekurang-kurangnya SMK sektor Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di sektor pertanian.
Senin, 04 Februari 2019
Karyawan Swasta Tanah Air Bisa Bernafas Lega Gaji Cair
PT Pos Indonesia (Persero) meyakinkan udah membayar penghasilan terhadap 24 ribu pegawainya pada Senin (4/2/2019) ini sore. Keseluruhan penghasilan yg dibayarkan capai Rp 137 miliar.
SVP Kerja Sama Strategis serta Interaksi Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama mengemukakan, Direksi Perseroan udah membayarkan penghasilan terhadap banyak karyawanya ini sore.
" Sudah-sudah, udah dibayarkan Rp 137 miliar baru-baru ini ya, ini sore, " jelas ia kala dihubungi Kala di tanya perihal perbuatan demo yg bakalan diadakan oleh serikat pekerja, pihaknya menyatakan terus konsentrasi buat berikan pelayanan terpilih untuk warga.
" Buat demo kan hak semua penduduk negara ya. Kita akanlah tetap mengontrol biar pelayanan terhadap warga terus baik. Pokoknya kami ikut menyaksikan perubahan kedepan ikut, " pungkasnya.
Disamping itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) Hendri Joni mengatakan, pihaknya akanlah tetap menyelenggarakan perbuatan demo walaupun manajemen udah membayarkan penghasilan karyawan pada ini sore.
Ujarnya, serikat pekerja menuntut perbaikan pengurusan perusahaan. Mereka lantas mendorong biar direksi yg ada mundur dari kursi jabatanya sekarang.
" Iya sebesar Rp 137 miliar, namun terus kami bakal demo pada tanggal 6 Februari 2019 ini. Hari Rabu ya, selesai imlek, " tegas ia.
Ia memberi tambahan, perbuatan demo bakalan diadakan di Kantor Pos Pusat Indonesia di mulai dari Gedung Kesenian Jakarta. Dia lantas memohon biar pemerintah tanggap pada situasi yg menerpa karyawan PT Pos Indonesia sekarang.
" Ya dengan cara legowo mereka (direksi) harusnya mundur. Ini kan BUMN yang wajib kita selamatkan, jadi pemerintah mesti tanggap dong. Ini bukan BUMN tempo hari sore, udah tua. Maka dari itu kita butuh selamatkan, " katanya.
Pertengkaran pada serikat pekerja serta direksi PT Pos Indonesia (Pos) masuk sesi baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) saat ini mendorong direksi PT Pos Indonesia buat mundur dari jabatan.
Seperti didapati beberapa puluh pegawai PT Pos Indonesia tak terima penghasilan pada 1 Februari 2019 serta ditenggarai gara-gara perbuatan unjuk perasaan SPPI yg berjalan pada Senin 28 Januari 2019.
Menurut info terdaftar yg di terima, Sabtu (2/2/2019) , keuta Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Rhajaya Santosa mengemukakan kalau direksi PT Pos Indonesia udah tidak sukses mengatur perusahaan dengan baik yg sebabkan perusahaan tidak bisa penuhi kewajibanya, terutama dalam pembayaran penghasilan terhadap karyawan.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) ikut udah melanggar keputusan dalam PP No. 8 Tahun 1991 terkait Perlindungan Penghasilan, " ujarnya.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) udah melanggar hukum serta hak asasi manusia (HAM) .
Dia memaparkan, perbuatan damai SPPI pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero) klarifikasi DPP SPPI sebagaimana berikut :
Baca juga : harga asbes
harga genteng metal
a. Perbuatan damai dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah di perusahaan terlebih soal interaksi industrial seperti pelanggaran PKB oleh perusahaan.
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 tinggal di kantor pusat jalan Cilaki Bandung dilakukan pertemuan LKS Bipartit Korporat, di mana satu diantaranya yg dibicarakan merupakan ide perbuatan damai SPPI tanggal 28 Januari 2019.
Pada pertemuan itu team SPPI memberikan kalau perbuatan damai itu bisa digagalkan seandainya ada pertemuan pada BOD dengan Ketum SPPI serta banyak Ketua DPW SPPI sebelum tanggal 28 Januari 2019 team perusahaan memberi respon dengan pengakuan bakal menyambung perihal itu ke BOD.
Sampai tanggal 28 Januari 2019, tak ada usaha dari perusahaan buat mengerjakan pertemuan disebut.
Pengakuan Dirut Pos kalau dengan terjadinya demo tanggal 28 Januari 2019 jadi argumen tunda pembayaran penghasilan yg selayaknya tanggal 1 Februari 2019 hingga batas waktu yg belum juga bisa ditetapkan malahan adalah bentuk kegagalan mengatur perusahaan.
SVP Kerja Sama Strategis serta Interaksi Kelembagaan Pos Indonesia Pupung Purnama mengemukakan, Direksi Perseroan udah membayarkan penghasilan terhadap banyak karyawanya ini sore.
" Sudah-sudah, udah dibayarkan Rp 137 miliar baru-baru ini ya, ini sore, " jelas ia kala dihubungi Kala di tanya perihal perbuatan demo yg bakalan diadakan oleh serikat pekerja, pihaknya menyatakan terus konsentrasi buat berikan pelayanan terpilih untuk warga.
" Buat demo kan hak semua penduduk negara ya. Kita akanlah tetap mengontrol biar pelayanan terhadap warga terus baik. Pokoknya kami ikut menyaksikan perubahan kedepan ikut, " pungkasnya.
Disamping itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) Hendri Joni mengatakan, pihaknya akanlah tetap menyelenggarakan perbuatan demo walaupun manajemen udah membayarkan penghasilan karyawan pada ini sore.
Ujarnya, serikat pekerja menuntut perbaikan pengurusan perusahaan. Mereka lantas mendorong biar direksi yg ada mundur dari kursi jabatanya sekarang.
" Iya sebesar Rp 137 miliar, namun terus kami bakal demo pada tanggal 6 Februari 2019 ini. Hari Rabu ya, selesai imlek, " tegas ia.
Ia memberi tambahan, perbuatan demo bakalan diadakan di Kantor Pos Pusat Indonesia di mulai dari Gedung Kesenian Jakarta. Dia lantas memohon biar pemerintah tanggap pada situasi yg menerpa karyawan PT Pos Indonesia sekarang.
" Ya dengan cara legowo mereka (direksi) harusnya mundur. Ini kan BUMN yang wajib kita selamatkan, jadi pemerintah mesti tanggap dong. Ini bukan BUMN tempo hari sore, udah tua. Maka dari itu kita butuh selamatkan, " katanya.
Pertengkaran pada serikat pekerja serta direksi PT Pos Indonesia (Pos) masuk sesi baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) saat ini mendorong direksi PT Pos Indonesia buat mundur dari jabatan.
Seperti didapati beberapa puluh pegawai PT Pos Indonesia tak terima penghasilan pada 1 Februari 2019 serta ditenggarai gara-gara perbuatan unjuk perasaan SPPI yg berjalan pada Senin 28 Januari 2019.
Menurut info terdaftar yg di terima, Sabtu (2/2/2019) , keuta Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Rhajaya Santosa mengemukakan kalau direksi PT Pos Indonesia udah tidak sukses mengatur perusahaan dengan baik yg sebabkan perusahaan tidak bisa penuhi kewajibanya, terutama dalam pembayaran penghasilan terhadap karyawan.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) ikut udah melanggar keputusan dalam PP No. 8 Tahun 1991 terkait Perlindungan Penghasilan, " ujarnya.
Direksi PT Pos Indonesia (Persero) udah melanggar hukum serta hak asasi manusia (HAM) .
Dia memaparkan, perbuatan damai SPPI pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero) klarifikasi DPP SPPI sebagaimana berikut :
Baca juga : harga asbes
harga genteng metal
a. Perbuatan damai dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah di perusahaan terlebih soal interaksi industrial seperti pelanggaran PKB oleh perusahaan.
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 tinggal di kantor pusat jalan Cilaki Bandung dilakukan pertemuan LKS Bipartit Korporat, di mana satu diantaranya yg dibicarakan merupakan ide perbuatan damai SPPI tanggal 28 Januari 2019.
Pada pertemuan itu team SPPI memberikan kalau perbuatan damai itu bisa digagalkan seandainya ada pertemuan pada BOD dengan Ketum SPPI serta banyak Ketua DPW SPPI sebelum tanggal 28 Januari 2019 team perusahaan memberi respon dengan pengakuan bakal menyambung perihal itu ke BOD.
Sampai tanggal 28 Januari 2019, tak ada usaha dari perusahaan buat mengerjakan pertemuan disebut.
Pengakuan Dirut Pos kalau dengan terjadinya demo tanggal 28 Januari 2019 jadi argumen tunda pembayaran penghasilan yg selayaknya tanggal 1 Februari 2019 hingga batas waktu yg belum juga bisa ditetapkan malahan adalah bentuk kegagalan mengatur perusahaan.
Langganan:
Postingan (Atom)